Polisi Lanjutkan Kasus Anies setelah Lebaran

Home Artikel Polisi Lanjutkan Kasus Anies setelah Lebaran

Polisi Lanjutkan Kasus Anies setelah Lebaran
13 Jun 2018

Polisi Lanjutkan Kasus Anies setelah Lebaran

News

Polda Metro Jaya belum juga menentukan nasib laporan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penyidik memutuskan melanjutkan kasus tersebut usai masa liburan Idulfitri.

Penyidik berencana meminta keterangan pihak Ombudsman RI usai lebaran nanti. “Polisi segera memanggil perwakilan Ombudsman RI setelah Hari Raya Idulfitri nanti,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Deriyan Jayamerta.

Menurutnya pihak Ombudsman RI akan dimintakan keterangan terkait dugaan malaadmintrasi dari kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL), sekaligus penutupan Jalan Jatibaru.

"Saat ini mereka (Ombudsman) masih libur persiapan mudik lebaran ya," kata Adi.

Menurutnya hingga saat ini pihaknya belum menerima rekomendasi resmi dari Ombudsman RI. "Belum ada rekomendasi. Kami masih menunggu rekomendasinya dulu," kata Adi.

Sebelumnya, penyidik menghentikan sementara penyelidikan kasus tersebut karena menunggu Pemprov DKI untuk mengevaluasi atas dugaan pelanggaran administrasi yang ditemukan Ombudsman RI.

Penyelidikan yang dilakukan polisi menindaklanjuti laporan Cyber Indonesia oleh Saksi Pelapor Jack Boyd Lapian dan 2 Saksi yaitu Muannas Alaidid dan Aulia Fahmi pada 22 Februari 2018 lalu, yang melaporkan Gubernur Anies Baswedan lantaran menutup Jalan Jatibaru. Ketika itu terlapor diduga telah melanggar Pasal 12 UU Nomor 37 tahun 2004 tentang jalan dengan ancaman hukuman 18 bulan penjara.

Bahkan Ombudsman RI sudah mengumumkan adanya dugaan maldministrasi penataan PKL di Jatibaru dan menutup Jalan Jatibaru yang dilakukan Pemprov DKI sejak sejak 22 Desember 2017.

Ombudsman RI sendiri selain memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI, juga memberikan waktu Pemprov DKI selama 60 hari untuk mengevaluasi kebijakannya itu. Terhitung sejak 26 Maret 2018 hingga 26 Mei 2018.

Namun, meskipun waktu 60 hari yang diberikan kepada Pemprov DKI sudah lewat. Kombes Adi mengaku masih belum menerima rekomendasi dari Ombudsman.

"Kami tetap menunggu keterangan dari Ombudsman untuk mengetahui apakah Pemprov DKI telah mengevaluasi soal penataan PKL di Jatibaru yang dianggap melanggar aturan," papar Adi. 

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar